Penajam – Syahruddin M Noor, Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), memberikan pandangannya mengenai gerakan penanganan stunting yang kini menjadi instruksi nasional. Dalam analisisnya, beberapa instruksi nasional, termasuk penanganan kemiskinan ekstrem dan penurunan kasus stunting, menjadi fokus utama.
“Gerakan penanganan stunting ini merupakan instruksi nasional dengan delapan poin, salah satunya adalah penanganan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting,” ujar Syahruddin.
Syahruddin memandang pentingnya upaya penanganan stunting di tingkat kabupaten dan kota dilakukan secara massif. Gerakan-gerakan signifikan diyakininya mampu menekan prevalensi angka stunting. Dalam konteks Program Pengembangan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (PKKBPK) di PKK, ia mencatat adanya penugasan khusus di tingkat bawah untuk menangani kasus stunting secara detil.
“Dalam PKK, terdapat penugasan masing-masing di tingkat bawahnya. Jadi, jika terdeteksi anak stunting, pasti dicoba untuk ditangani. Namun, pemulihan membutuhkan waktu yang cukup lama,” tambahnya.
Harapannya adalah persentase kasus stunting di PPU terus menurun, menjadi indikator efektivitas dari sosialisasi dan edukasi terhadap angka pernikahan usia dini. Syahruddin mengakui bahwa akar permasalahan stunting seringkali bermula dari pernikahan usia dini, sehingga upaya pencegahan dan edukasi lebih lanjut sangat diperlukan.
“Pemahaman ini harus diberikan dan diedukasi kepada remaja-remaja yang hendak menikah. Tidak boleh menikah di bawah umur, karena peluang besar terjadinya stunting terkait dengan pernikahan usia dini. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi,” tegasnya.
Dalam konteks ini, Syahruddin menyoroti kebutuhan akan pemahaman yang memadai bagi remaja tentang dampak buruk pernikahan usia dini, termasuk risiko stunting yang dapat berdampak jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Upaya ini dianggapnya sebagai bagian integral dari gerakan nasional untuk mencapai hasil yang signifikan dalam menanggulangi stunting.(Adv)
