Anggota DPRD Kalimantan Timur Ananda Emira Moeis meminta kenaikan alokasi APBD provinsi untuk sektor pertanian demi pencapaian kedaulatan pangan daerah.

“Kami akan bahas di badan anggaran bersama pemerintah provinsi. Selain anggaran pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar, sektor pertanian pun juga harus dikuatkan,” kata Ananda di Samarinda, Rabu.

Ananda menilai pendidikan, kesehatan, dan pertanian adalah sektor-sektor yang penting pendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Dukungan terhadap sektor pertanian yakni infrastruktur seperti irigasi, jalan tani, dan hal lain yang juga harus diperhatikan,” ujarnya.

Ananda mengapresiasi langkah Penjabat Gubernur Kaltim yang mengusung visi kedaulatan pangan. Dia mendukung dan setuju dengan visi tersebut.

“Saya dukung itu. Pembangunan Kaltim itu dari segala banyak hal harus berdasar aspek lini,” katanya.

Ananda berharap bahwa anggaran APBD dan APBN bisa saling sinkron untuk mendukung pembangunan di Kaltim.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu mengaku akan mengajukan permohonan ke pemerintahan ke pusat agar mendapatkan alokasi anggaran pertanian, melalui APBD Provinsi.

“Ada APBD, ada APBN, bisa diusahakan dari pusat juga. Kami akan bersama-sama memohon ke pusat,” katanya tentang dukungan anggota-anggota DRPD Kaltim terhadap dukungan anggaran pertanian.

Senada dengan Ananda, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun juga meminta peningkatan alokasi anggaran sektor pertanian.

Samsun menilai alokasi anggaran pertanian saat ini sebesar Rp117 miliar hanya sekira tujuh persen dari total APBD Provinsi Kaltim.

Demi mencapai pertanian sebagai sektor unggulan Kaltim, menurut Samsun, alokasi anggaran sektor itu perlu mencapai sekira 20 persen.

“Upaya untuk mengunggulkan sektor pertanian pangan masih belum optimal,” ujar Muhammad Samsun.

Pencapaian alokasi anggaran pertanian hingga 20 persen, lanjut Samsun, selaras dengan visi dan misi Gubernur Kaltim mewujudkan Kaltim Green.

(FAN)