Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Marthinus tegaskan pemerintah provinsi (pemprov) untuk atasi sejumlah sengketa lahan yang belum kelar hingga sekarang.

la juga mengharapkan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik melakukan tindakan yang baru dalam menyelesaikan sengketa lahan yang masih terjadi.

“Banyak sekali tugas yang harus diselesaikan, salah satunya terkait maraknya masalah sengketa lahan yang belum terselesaikan,” ucapnya belum lama ini.

Sengketa lahan tersebut seperti yang terjadi di Desa Saliki Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

“Di sana ada sengketa lahan antara PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) dengan masyarakat setempat,” ungkapnya.

Menurut Marthinus Pj Gubernur perlu turun tangan dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Apalagi, status kepemilikan tak kunjung jelas sehingga merugikan masyarakat.

“Hingga saat ini, belum ada kejelasan status tanahnya. Apakah itu status tanah negara atau seperti apa? Kemudian, apakah ada ganti rugi oleh pihak perusahaan kepada masyarakat,” paparnya.

Dengan dekimian, ia kembali menekankan Pemprov Kaltim lebih memperhatikan tentang sengketa kepemilikan lahan agar permasalahan itu dapat terselesaikan.

“Ini yang kami harapkan kepada Pj Gubernur Kaltim, jadi banyak tugas yang perlu diselesaikan dari kepemimpinan sebelumnya,” pungkasnya.