Samarinda – Komisi III DPRD Kalimantan Timur berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBJPN) wilayah Kaltim terkait upaya perbaikan infrastruktur jalan rusak di Kaltim.

Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Veridiana Huraq Wang di Samarinda mengungkap sejumlah ruas jalan provinsi di Kaltim yang rusak merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Kami tetap selalu memperjuangkan bagaimana infrastruktur di Kaltim bisa terbangun dengan baik,” ujarnya belum lama ini.

Veridiana mengungkap ada beberapa ruas jalan di Kaltim yang sedang diupayakan agar menjadi kewenangan pemerintah pusat atau jalan nasional. Langkah ini diambil untuk mempercepat perbaikan dan pembangunan akses jalan dengan anggaran yang memadai.

“Kami berharap banyak anggaran dari pemerintah pusat turun di Kaltim pada 2024. Apalagi Kaltim akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) ke depan,”ucapnya.

Ia mengatakan ada sekira 1.500 kilometer jalan di provinsi Kaltim yang rusak. Perbaikan jalan yang rusak itu menggunakan dana dari APBN 2023 dengan nilai sekira Rp2 triliun. Wilayah yang mendapatkan perbaikan jalan dari anggaran pusat itu mencakup Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan kabupaten lain.

Sementara, terdapat dana sebesar Rp8 triliun yang dikhususkan untuk pembuatan jalan di wilayah IKN Nusantara.

Selian itu, ia menyoroti jalan longsor di Jalan Anggana Samarinda yang baru mulai diperbaiki. Padahal peristiwa longsor sudah satu tahun lalu.

“Kalau saya melihat itu, warga terdampak longsor di Jalan Anggana Samarinda sangat membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Itu sudah satu tahun (terjadi), baru mulai perbaikannya. Itu tidak boleh terulang lagi di tempat lain,” katanya.

Dua lokasi yang masih terus dipantau, menurutnya, adalah jalan di Kecamatan Palaran dan Jalan Kecamatan Sambutan, Samarinda agar tidak terjadi peristiwa yang merugikan masyarakat.

“Kedua tempat itu sedang dikerjakan (perbaikan) dengan anggaran APBD provinsi. Kami akan lihat progresnya, apakah sesuai dengan rencana kerja dan anggaran,” ucap Veridiana.

Legislator Dapil Mahakam Ulu dan Kutai Barat itu berharap infrastruktur jalan di Kaltim segera diperbaiki dan diperluas aksesnya agar masyarakat menikmati transportasi lancar dan nyaman.

“Kami yakin pemerintah pusat juga memperhatikan daerah kami demi mendukung pembangunan IKN dan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” tandasnya.