PENAJAM – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2022 telah diserahkan Bupati PPU Hmadam Pongrewa di Gedung Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Jumat (31/03/2023).

Rapat Paripurna yang dihadiri anggota DPRD PPU, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) dan para pejabat di lingkungan Pemkab PPU ini dipimpin langsung Ketua DPRD PPU, Syahruddin M Noor .

Penyusunan LKPj tahun ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, hal ini disampaikan Bupati secara langsung dalam sambutannya,

“LKPj ini juga disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025,” ungkap Hamdam.

Ia juga menyampaikan, berdasarkan struktur keuangan daerah tahun 2022, Anggaran Pendapatan Kabupaten PPU terealisasi sebesar Rp 1,75 triliyun dari target sebesar Rp 1,68 triliyun atau mencapai 101,60%. Belanja Daerah ini terealisasi sebesar Rp1,54 triliyun dari target sebesar Rp1,66 triliyun atau mencapai 92,86%. Sedangkan, untuk pembiayaan Netto terealisasi sebesar Rp.28,06 milyar dari target sebesar 28,06 milyar atau mencapai 100%.

“Secara umum capaian kinerja dan sasaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2022, memperlihatkan capaian kinerja yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari Indeks Pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 72,55% dari tahun 2021 sebesar 72,01%. Usia Harapan Hidup pada tahun 2022 juga meningkat menjadi 71,71 tahun dibandingkan tahun 2021 yang berada diangka 71,68 tahun, dan terjadi pula penurunan yang cukup signifikan untuk tingkat pengangguran terbuka dimana pada tahun 2021 tercatat sebesar 2,95% dan menurun pada tahun 2022 menjadi 2,12%,” jelasnya.

Hamdam menambahkan, ada beberapa capaian kinerja dalam pemenuhan urusan tersebut, antar lain dari sektor peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya pada urusan pendidikan. Dimana, tingkat kelulusan mencapai 100% pada jenjang SD dan SMP dengan jumlah masing- masing 21.206 siswa SD dan 7.853 siswa SMP.

“Di samping itu, capaian Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD sebesar 99,91% melebihi target yang ditetapkan sebesar 90,4% dan untuk SMP mencapai 83,07% yang juga melampaui target yang ditetapkan sebesar 80,2%,” terang Hamdam.

Untuk urusan kesehatan, lanjutnya Pemerintah Kabupaten PPU membiayai premi peserta BPJS sebanyak 73.990 jiwa dan pada bulan maret 2023 ini tercatat 150.943 jiwa penduduk Kabupaten PPU telah terdaftar sebagai peserta JKN dari total jumlah penduduk 188.923 jiwa (96,77%).

“Artinya hampir seluruh penduduk Kabupaten PPU telah memiliki perlindungan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, serta melakukan penanganan terhadap kasus stunting sebanyak 990 jiwa,” imbuhnya.

Pada sektor pengembangan infrastruktur, tercatat kondisi jalan mantap mencapai 26,43% dari total panjang jalan sebesar 1.243,80 km, pembuatan saluran drainase sepanjang 2.827 m. Berkenaan dengan sektor pemberdayaan masyarakat dan desa terdapat peningkatan status desa, dimana Desa Mandiri pada tahun 2022 bertambah 7 desa dari tahun 2021 sehingga menjadi 12 desa mandiri, dan tidak ada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.

“Dibalik itu kita tidak menutupi, bahwa masih terdapat beberapa sasaran yang belum mencapai hasil yang ditargetkan pada target kinerja pada tahun 2022, hal ini disebabkan oleh permasalahan pelaksanaan teknis operasional dan pengaruh pandemi covid-19 walaupun tidak separah dengan tahun 2021,” terangnya.

Diakhir sambutannya, Hamdam mengatakan mengenai tingkat efektivitas pencapaian sasaran, walaupun beberapa sasaran belum mencapai hasil sebagaimana diharapkan, namun secara umum sudah memperlihatkan capaian yang baik. Hal ini merupakan dampak positif dari beberapa sasaran yang peningkatannya cukup signifikan.

“Berkaitan tingkat efisiensi, kinerja tahun 2022 memperlihatkan prosentase yang berbeda-beda untuk setiap program dan kegiatan. Namun demikian, dapat dikemukakan bahwa dengan realisasi pendapatan daerah sebesar 101,60% dan pada sektor belanja daerah sebesar 92,86%, menunjukan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik, walaupun kita ketahui bersama, bahwa belanja dimaksud adalah belanja recovery dari tahun sebelumnya,” pungkasnya. (ADV)