PENAJAM – antor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Balikpapan diminta untuk mulai menyosialisasikan keamanan alur laut di Teluk Balikpapan. Seiring masifnya jalur distribusi material Ibu Kota Nusantara di wilayah tersebut.

Untuk dikeyahui, selain jumlah yang sangat besar, material pembangunan IKN kebanyakan didatangkan dari luar Kaltim. Terutama batu, pasir, dan material sejenisnya dari Pulau Sulawesi. Selain memudahkan, ongkos pengangkutan material via jalur laut dinilai pemerintah lebih murah.

“Itu wilayahnya KSOP, karena bersentuhan dengan dua kabupaten/kota. Mestinya KSOP yang punya otoritas untuk menyosialisasikan. Kalau perlu dikumpulkan para pihak, duduk bersama untuk menentukan pola dalam rangka mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan,” jelas Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor, Kamis, (24/11/2022).

Hal ini memang perlu perhatian khusus secepatnya. Bentuknya bisa dengan melakukan sosialisasi secara masif diberbagai media.

“Jika itu tidak diatur, saya kira kita akan repot kedepannya. Kita juga mengkhawatirkan itu,” imbuhnya.

Menurut Syahrudin, hal inilah yang harusnya menjadi konsentrasi utama pemerintah dalam kesiapan awal pembangunan IKN. Yakni dengan memberikan sosialisasi langsung ke masyarakat, pun ke pelaku armada tranportasi komersial ini.

Pasalnya, pada saat pendistribusian itu akan ada persinggungan langsung dengan jalur perlintasan penyeberangan. “Saya kira itu perlu disosialisasikan ke masyarakat. Selain distribusi material IKN, ada cross antara kapal yang mau masuk ke kawasan IKN, dengan transportasi masyarakat Penajam-Kampung Baru yang komersial,” jelasnya.

Adapun bentuk pengaturan yang bisa dilakukan ada beberapa pilihan. Ia menyebutkan bisa saja memberikan jadwal-jadwal tertentu penggunaan beberapa jalur.

“Perlu disepakati, misalnya ada pengaturan waktu. Katakanlah, pada siang itu hanya sampai jam tertentu alur komersial. Untuk barang diatur di jam tertentu lewatnya. Disepakati bersama,” tutup Syahrudin. (ADV/LJT)