PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) laksanakan rapat evaluasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2024 bersama kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten PPU yang dipimpin Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun, yang didampingi Sekrataris daerah (Sekda)Tohar dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sodikin di ruang rapat lantai III kantor Bupati PPU, Senin (18/03/24).
Rapat evaluasi tersebut membahas terkait realisasian kegiatan dan apa saja yang menjadi hambatan serta kendala dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah, terutama dalam percepatan pelaksanaan baik administrasi dan juga terkait dana DAK dan APBD, sehingga hambatan-hambatan tersebut bisa diantisipasi.
Dalam rapat tersebut disampaikan oleh Asisten II Setda PPU dari total anggaran APBD Tahun 2024, sebesar Rp.2.675.656.832.000.00 realisasi penyerapan anggaran berdasarkan laporan realisasi keuangan semua perangkat daerah pertanggal 15 Maret 2024 sebesar Rp.195.096.483.296.00 atau sebesar 7.39% sementara untuk realisasi fisik sebesar Rp.199.936.923.280.18 atau sebesar 7,47%. Dari hasil laporan tersebut Pj Bupati Makmur Marbun langsung menanggapi bahwa target belum tercapai. Banyak hal yang masih belum bisa dilaksanakan atau tercapai baik itu realisasi fisik maupun keuangan.
“Target kita 20%, tentunya masih sangat rendah, dan hal apa yang membuat mereka tercapai, kalau tidak tercapai harus di minta pertanggungjawaban dari yang bersangkutan, perangkat daerah mana yang tidak tercapai”, tegasnya.
Makmur Marbun menegaskan kepada seluruh kepala perangkat daerah agar terus menggesa realisasi fisik dan keuangan agar mencapai target.
Dia juga meminta laporan masing masing lerangkat daerah apa yang menyebabkan laporan mereka tidak tercapai target kinerja. “Kita jujur inilah salah satu instrumen bagi kita untuk menganalisa untuk mengevaluasi kinerja dari perangkat daerah,” tuturnya.
Lebih lanjut Pj Bupati meminta kepada semua perangkat daerah terkait permasalahan yang terjadi diharapkan untuk terus berkoordinasi agar dapat memberikan rekomendasi untuk mengurai permasalahan tersebut. Dimana persoalannya ini hanya perangkat darah masing-masing yang tahu, untuk itu harus diminta keterangannya apa yang menjadi kendalanya dan akan dibuatkan berita acaranya untuk evaluasi kerja perangkat daerah.
” Karena anggaran inilah yang menopang roda perekonomian masyarakat,” tutupnya.(Wan/*DiskominfoPPU)