DPRD PPU Minta Pemkab Optimalkan Waktu Kejar Pembangunan Fisik

Penajam – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta pelaksanaan lelang proyek pembangunan gedung perkantoran maupun fasilitas umum dilakukan di awal tahun 2024.

Hal tersebut diperlukan agar program dan kegiatan pemerintah daerah bisa maksimal pengerjaannya serta tidak lewat batas waktu.

Anggota Komisi III DPRD PPU, Thohiron ketika ditemui menjelaskan bahwa menyarankan kepada pimpinan kepala daerah ke depan jika melakukan program pembangunan gedung di proses secepatnya.

“Kalau bisa Januari itu sudah ready, sudah bisa lelang. Misalnya di awal tahun kalau enam bulan tidak selesai karena faktor tertentu kan bisa diperpanjang sebab masih ada waktu memperpanjang. Tapi kalau misalnya di lelang Juli tentu sulit, mepet waktunya,” ungkapnya.

Lanjutnya, pembangunan konstruksi jalan dan gedung dianggap berbeda. Yang membedakan jika pengerjaan jalan tinggal dihampar material ringgit atau aspalnya.

Tetapi jika pembangunan gedung tidak bisa, harus diketahui kultur tanahnya dan terkadang terjadi hal-hal yang di luar prediksi atau tidak diinginkan.

“Misalnya pada saat mau pancang tiang, kemudian bahannya tidak ditemui di daerah kita. Kan otomatis harus datangkan dari luar dan ini kan bukan pekerjaan gampang, membutuhkan waktu sementara pelaksanaan kegiatan kan sudah diberikan deadline,” bebernya.

Kader Partai PKS ini juga menyarankan apabila pekerjaan bangunan yang dinilainya di atas Rp30 miliar tidak dilaksanakan dengan sistem tahun tunggal. Pelaksanaannya didorong dengan sistem tahun jamak atau multiyears sehingga memiliki waktu pekerjaan yang lama.

“Kalau pekerjaan bangunan Rp30 miliar ke atas itu dan dikerjakan tahun tunggal itu berat diselesaikan, pasti ada yang tidak selesai,” ujarnya.

Melihat pembangunan gedung perkantoran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di tahun ini dinilai ada yang bakal tidak tuntas.
Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU dengan anggaran Rp32 miliar dianggap masih dapat selesai tepat waktu dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) PPU Rp9,4 miliar dinilai sulit rampung di tahun ini.

“Kalau untuk pembangunan Gedung Perkim itu kayanya tidak terkejar, tidak selesai. Kami minta pekerjaan yang ada itu memaksimalkan pekerjaan,” tutupnya.(ADV)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *