Samarinda – Pemanfaatan lahan bekas Pusat Kegiatan Islamiyah Balikpapan (Puskib) sampai sekarang masih belum jelas. Banyak usulan terkait pemanfaatan lahan kosong tersebut, dari mulai mall hingga gedung pendidikan, namun hingga saat ini tidak ada yang terealisasikan.
Gubernur Kaltim Awang Faroek pun sudah melakukan groundbreaking pada 2013 lalu. Namun, sampai sekarang tidak ada tanda-tanda lahan seluas sekira 3,8 hektare itu akan difungsikan.
Kondisi tersebut membuat Anggota Komisi III DPRD Kaltim dapil Balikpapan Mimi Meriami BR Pane minta kejelasan, sebab lahan Puskib sudah diserahkan ke Perusda Melati Bhakti Satya (MBS), namun janji tahun lalu terkait keputusan pemanfaatan lahan belum kunjung tiba.
“Kita lihat saja, PT MBS secara verbal akan memutuskan akhir tahun ini, setelah tahun lalu tidak jadi. Kita juga butuh kejelasan, lanjut tidak, stop tidak, akhirnya hanya mangkrak begitu saja,” ungkapnya.
“Namun kemarin saya lihat, Pj Akmal Malik juga meninjau langsung Puskib tersebut, semoga ada keputusan terkait pemanfaatan lahan Puskib itu,” sambungnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik berkesempatan meninjau lahan eks Pusat Kegiatan Islamiah Balikpapan (Puskib) di Kecamatan Balikpapan Tengah, Rabu (11/10/2023) lalu.
Politisi PPP itu meminta Pemprov Kaltim untuk bisa menghibahkan lahan tersebut kepada pemerintah kota Balikpapan. Menurutnya rencana pembangunan supermall tidak tepat. Belum lagi beberapa rumah warga sekitar yang sempat terkena dampak saat pertama kali pembongkaran bangunan Puskib.
“Kita minta itu bisa diserahkan ke Balikpapan untuk menjadi kawasan pendidikan terpadu. Lahan sangat luas dan strategis, apalagi di Balikpapan Tengah khususnya tidak punya SMA,” tambah Mimi belum lama ini kepada awak media.
Lebih lanjut, politisi PPP itu menyebutkan kawasan itu hendaknya juga dibangun kantor Polsek dan Koramil di Kecamatan Balikpapan Tengah, sebab selama ini masih menumpang di kecamatan lain.
“Lokasi eks Puskib dan memang tidak ada pergerakan dan menjadi kawasan tak berpenghuni. Tentu hal ini akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi karena bagaimanapun pemanfaatan aset daerah untuk kemaslahatan masyarakat,” tutupnya.
