SAMARINDA : Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji, meminta pembenahan terkait besaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA), dimana salah satu penyebabnya adalah proyek terlambat ditender.

Politisi Partai Gerindra itu mengingatkan Pemerintah agar segera mematangkan perencanaan program pembangunan menyambut tahun 2024. Semua proyek yang direncanakan, menurutnya, bisa dieksekusi dengan lancar dan tepat waktu.

Menurut Seno, salah satu faktor penting dalam pembangunan adalah proses lelang dan pengadaan. Dia menilai, proses ini sering kali berjalan lambat dan menyebabkan keterlambatan pengerjaan proyek.

“Proses lelang dan pengadaan harus dilakukan sejak awal tahun. Jangan sampai mepet di akhir tahun. Ini akan mengganggu kinerja pihak ketiga yang mengerjakan proyek,” ungkapnya di Samarinda beberapa waktu lalu.

Seno menjelaskan, banyak proyek berskala besar yang membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan. Jika proses lelang dan pengadaan tidak efisien, maka pemenang lelang akan kesulitan untuk menyelesaikan proyek sesuai target.

“Ini akan berdampak pada kualitas pembangunan dan serapan anggaran. Banyak anggaran yang tidak terserap karena proyek tidak selesai. Ini disebut Silpa. Kalau Silpa terus terjadi, pembangunan tidak akan maksimal,” ujar Seno.

Untuk mengatasi masalah ini, Seno meminta Pemprov Kaltim untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap proses lelang dan pengadaan. Dia juga berharap, semua pihak bisa bekerja sama untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa menghambat pembangunan.

Seno mengaku optimis bahwa pembangunan di Kaltim akan lebih baik di tahun depan. Dia mengatakan, DPRD Kaltim sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengawasi dan mendukung program-program Pemprov Kaltim.