Penajam – Sebagai upaya percepatan pengendalian inflasi daerah, Pemkab PPU terus bekerja keras melibatkan seluruh stakeholder. Hal ini ditandai dengan menggelar rapat koordinasi (Rakor), Kamis (19/10/2023).

Ini merupakan arahan penting pemerintah pusat bagi seluruh kepala daerah di tanah air guna menekan laju inflasi yang saat ini menjadi salah satu isu nasional.

Rakor yang berlangsung di Aula Lantai 3 Kantor Bupati PPU ini dipimpin Pj. Bupati PPU Makmur Marbun. Hadir pada kegiatan ini Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas) serta para pedagang pasar.

Pj. Bupati menyampaikan bahwa adanya pertemuan ini adalah dalam rangka bersama-sama mengindentifikasi hal-hal yang menjadi pemicu persoalan ketersediaan bahan pokok termasuk kenaikan harga yang ditimbulkannya.

“Saya ingin tahu langsung, apa saja informasi dari para pelaku pasar terkait ketersediaan bahan pokok pangan, kebutuhan stok bahan pokok dan hal-hal yang memicu harga-harga bahan pokok yang cenderung berubah-berubah dalam waktu singkat,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, segala upaya harus dilakukan dalam mengatasi inflasi, termasuk menggandeng Inkoppas di PPU.

“Pemkab akan bekerja sama dengan Inkoppas karena sejumlah barang dan komoditi pangan berada dibawah penyaluran Inkoppas sehingga dengan menghitung kalkulasi kebutuhan bahan-bahan pokok di Kabupaten PPU, Inkoppas bisa membantu untuk memenuhi ketersediaan barang yang dibutuhkan selain melibatkan Bulog,” tutur Marbun.

Beberapa kali menemukan sejumlah harga yang begitu cepat naik dibanding harga sebelumnya yang terpaut hanya beberapa hari saja, lanjutnya.

“Inilah persoalan yang harus kita pahami bersama, persoalan bahan-bahan pokok ini terlihatnya kecil tapi dampaknya luar biasa dan bisa meluas ke sektor lain,” ujarnya.

Selaku Pj Bupati PPU, Marbun berkomitmen untuk terus turun langsung mencari solusi dan terobosan terkait pengendalian inflasi daerah agar terus terkendali.

Selain menggandeng Inkoppas, Pemkab PPU juga akan menyiapkan gudang-gudang yang menjadi tempat penampungan bahan pokok yang dikirim dari luar daerah dan sewaktu-waktu dibutuhkan sudah bisa didistribusikan ke pedagang pasar dan masyarakat di Kabupaten PPU.

“Keberadaan gudang penampung barang, tersedianya bahan pokok dan akses pendistribusian yang tiba langsung di Kabupaten PPU diharapkan dapat memotong lonjakan harga barang di pasaran serta harga tetap stabil, termasuk stok barang yang selalu tersedia,” jelasnya.

Pemerintah daerah berkeinginan agar ada tol laut di wilayah PPU, hal ini dimaksudkan agar barang-barang yang masuk ke daerah serambinya IKN Nusantara ini, langsung dari daerah pengiriman dan bisa tiba di pelabuhan PPU dan tidak lagi transit di Balikpapan.

Selama ini, berbagai komuditi hingga pangan yang masuk ke PPU berasal dari luar daerah seperti Surabaya dan Sulawesi, kemudian diturunkan dulu di Balikpapan. Kemudian dari Balikpapan akan tersebar di beberapa pelabuhan untuk selanjutnya diangkut ke PPU.

Proses pengiriman barang dan pendistribusian inilah yang memicu harga barang yang masuk ke PPU menjadi lebih mahal, karena ongkos distribusinya, belum lagi waktu yang lebih lama sehingga mengakibatkan ketersediaan bahan pokok tidak bisa dikendalikan.

“Semoga kita bisa punya tol dan hal ini akan menjadi strategi bagi Pemkab PPU untuk merubah akses logistik dan kebutuhan pokok lainnya, serta menjadi solusi penanganan inflasi terkait ketersedian bahan pokok pangan dan harga-harga bahan lainnya di pasaran,“ harapnya.(ADV/hms13/Humprot/*Diskominfo)