Penajam – Hingga saat ini kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 makin meningkat sseiring belum berakhirnya musim kemarau.

Menurut data pusat pengendalian dan operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU menunjukkan jumlah kejadian karhutla dalam rentang waktu tahun 2023 sebanyak 90 kali dengan total luas sebanyak 208,35 Ha.

Demi menekan intensitas karhutla tersebut Pemerintah Kabupaten PPU kembali mengambil langkah cepat dan tepat dengan melakukan koordinasi terpadu dengan mengundang Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Thomas Nifinluri, Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Wilayah Kalimantan Yudho Sekti Mustiko, Kepala Seksi wilayah III Kaltim – Kaltara Balai PPl Wilayah Kalimantan dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPU.

Rapat koordinasi terpadu dilaksanakan di ruang rapat lantai III Kantor Bupati PPU.

Dalam keterangan Penjabat (Pj) Bupati Makmur Marbun mengatakan tingginya intensitas karhutla di wilayah Kabupaten PPU memerlukan tindakan konkret dalam menekan tingginya kasus tersebut.

Pj Bupati PPU berharap dengan berkolaborasi dari semua pihak dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya merupakan  langkah proaktif, menjaga kelestarian alam dan melindungi masyarakat dari dampak yang mungkin timbul.

” Untuk itu kita duduk bersama berdiskusi menindaklanjuti bagaimana teknis penanganannya,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan LHK Thomas Nifinluri, siap mendukung kekuatan personil sarana dan prasarana serta melakukan upaya pencegahan karhutla secara permanen dengan melakukan indentifikasi pemantauan  dan deteksi dini wilayah yang berpotensi terjadinya kebakaran, meningkatkan peran serta masyarakat, petani dan pekerja hutan mengenai praktik-praktik aman dan berkelanjutan dengan memberikan pelatihan.

“Kita akan diskusikan dengan BPBD terkait kebutuhan lapangan baik personil dan peralatan di wilayah PPU,”katanya.

Rapat koordinasi menghasil beberapa poin yakni, revitalisasi sarana dan prasarana karhutla dilaksanakan secara bertahap, melakukan harmonisasi program Kementerian Lingkungan LHK dengan  program BPBD serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan.

Rapat dan diskusi juga menghasilkan solusi permanen yang disepakati dengan membentuk kabupaten tangguh bencana, yang diawali dengan pembentukan desa tangguh bencana (destana), dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui pembentukan Masyarakat Peduli Api ( MPA) dan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang merupakan bagian dari program pembentukan destana.(ADV/Diskominfo)