Bupati PPU Hamdam menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak terkait atas turunnya angka kemiskinan dari 2,10% di tahun 2021 menjadi 1,13 % di tahun 2022.

“Saya berharap hasil pencapaian ini tidak serta merta membuat kita berbangga diri dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Penajam Paser Utara,” ucapnya.

Hamdam menyampaikan sesuai dengan pernyataan Kementerian Dalam Negeri bahwa mulai tahun 2023, pemerintah akan lebih fokus pada aspek hilir, yang mana lebih mengukur dampak kinerja yang dirasakan masyarakat, yang disebut sebagai reformasi birokrasi tematik. Dengan berfokus pada dampak, evaluasi reformasi birokrasi tidak lagi menyita banyak waktu untuk proses konsultasi dan penyusunan, seperti pelaksanaan rapat berkali-kali, penyusunan dokumen yang banyak, hingga mendatangkan konsultan.

“Oleh karena itu, penyederhanaan melalui keberadaan reformasi birokrasi tematik ini akan menghasilkan efisiensi yang cukup besar bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah,” ucapnya.

Ia pun meminta dukungan dari pihak-pihak yang terlibat untuk mensukseskan reformasi birokrasi tematik. Selain itu, Ia meminta agar segera menindaklanjuti Pemantauan Capaian Kinerja Triwulan I berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan juga dapat terus memperhatikan kondisi masyarakat di wilayahnya.

“Kemudian, untuk setiap program yang dibuat oleh masing-masing SKPD, agar dapat terkoordinasikan dengan baik terhadap program SKPD lainnya, dengan harapan semua program pembangunan yang dimaksud dapat tepat sasaran,” pesannya.

Kepala Bagian Oganisasi dan Tata Laksana Setda PPU Yunita Liliyana Damayanti selaku Ketua Panitia Penyelenggara menyebutkan kegiatan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan dirasakan oleh masyarakat, serta birokrasi lincah dan cepat (agile).

“Sehingga perlu upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret,” ucapnya.

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map RB 2020 – 2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Empat tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik telah ditetapkan yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi.(ADV)