PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), diminta mengoptimalkan penerinaan
pendapatan asli daerah (PAD) di sektor retribusi, serta mengawasi jalanya penyaluran program bantuan
langsung tunai (BLT) BBM.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra PKB, dalam rapat Paripurna Penyampaian Nota
Penjelasan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Perubahan 2022,
Senin (13/09/2022).

“Kami menilai penerimaan PAD dari sektor retribusi belum optimal. Untuk itu perlu adanya upaya dari
pemerintah daerah memaksimalkan potensi-potensi PAD,” kata Irawan.

Fraksi Gerindra PKB juga mendorong pemerintah dalam menyalurkan bantuan langsung tunai atas
kenaikan harga BBM, agar tepat sasaran. Selain itu, pihaknya meminta masyarakat ikut berperan dalam
mengawasi jalanya penyaluran bantuan BBM.

Menurutnya, program bantuan tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pejabat yang tidak
bertanggungjawab guna mengambil keuntungan.

“Fraksi Partai  Gerindra dan PKB mengajak semua lapisan agar ikut mengawasi situasi dan kondisi di
tengah masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM atas kebijakan pemeritah pusat. Penyaluran
harus di awasi jangan sampai tidak tepat sasaran mengingat adanya oknum pejabat yang tidak
bertanggung jawab yang masih ada berkeliaran disekitar kita,” terangnya.

Selain itu, Fraksi Gerindra PKB juga mendorong pemerintah daerah melakukan penghematan anggaran.
Belanja daerah, seharusnya ditujukan bagi program prioritas yang menyangkut kepentingan masyarakat.
APBD Perubahan tahun 2022, ditetapkan naik sebesar Rp.403,8 Milyar lebih  atau  35 persen dari target
pendapatan dalam  APBD  Murni sebesar Rp.1,170 Trilyun lebih menjadi Rp.1,574 Trilyun lebih.

“Fraksi Gerindra PKB menyetujui R-APBD untuk kemudian dibahas lebih lanjut,” tutupnya.(adm)